PKU-MI LogoPortal PKUMI

Menu

Hikmah Hari Ini

Senin, 15 Juni 2026

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."

— QS. Ghafir: 60

Trending Minggu Ini

Rubrik Populer

Khazanah Islam

Menyelami SamudraHikmah & Ilmu

Kumpulan tafsir, hadits shahih, doa pilihan, dan kisah inspiratif para sahabat untuk menyejukkan hati di tengah hiruk pikuk dunia.

200+

Tafsir & Hadits

50+

Kisah Sahabat

SYURO: JALAN MUSYAWARAH YANG KITA RINDUKAN
Sejarah Islam

SYURO: JALAN MUSYAWARAH YANG KITA RINDUKAN

Artikel ini mengulas konsep syuro sebagai ruh musyawarah dalam tradisi Islam yang kini semakin kehilangan substansi di tengah politik dan kehidupan sosial modern. Dengan menelusuri praktik syuro sejak masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga pemikiran Al-Mawardi, tulisan ini menegaskan bahwa musyawarah bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme moral untuk menjaga keadilan, partisipasi publik, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Di tengah dominasi elit dan polarisasi sosial di Indonesia, syuro ditawarkan sebagai jalan membangun budaya dialog yang jujur, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Khoirul Muhtadin

Teologi

Nalar di Atas Segalanya: Menelusuri Jejak Intelektual Kaum Muktazilah

Artikel ini membahas kaum Muktazilah sebagai mazhab teologi Islam yang menempatkan akal sebagai fondasi utama dalam memahami wahyu, keadilan Tuhan, kebebasan manusia, dan kehidupan sosial-politik. Muktazilah memandang kepemimpinan bukan sebagai mandat sakral, melainkan amanah sosial demi kemaslahatan, dengan penekanan pada integritas dan kapasitas, bukan garis keturunan. Melalui tokoh-tokohnya seperti Wasil bin ‘Atha’, Abu al-Hudhayl al-Allaf, dan al-Nazzam, Muktazilah menunjukkan keberanian intelektual dalam mengharmonikan iman dan rasio. Warisan mereka menegaskan bahwa dalam Islam, akal dan wahyu saling melengkapi, bukan saling bertentangan.

Salman Alfarezi

Ketika Teologi Menjadi Alat Takfīr di Era Media Sosial
Teologi

Ketika Teologi Menjadi Alat Takfīr di Era Media Sosial

Nur Ardhiansyah Khalillurahman Ibrahim

REKONSEPTUALISASI STUDI LANJUT GENERASI PESANTREN: Menggugat Dikotomi Keilmuan, Pragmatisme Kerja, dan Skeptisisme Akademis
Opini

REKONSEPTUALISASI STUDI LANJUT GENERASI PESANTREN: Menggugat Dikotomi Keilmuan, Pragmatisme Kerja, dan Skeptisisme Akademis

Fahmi

Menjadi Dokter, Bukan Hakim: Menelusuri Jejak Moderasi Ikhwanul Muslimin dari Sungai Nil hingga Nusantara
Teologi

Menjadi Dokter, Bukan Hakim: Menelusuri Jejak Moderasi Ikhwanul Muslimin dari Sungai Nil hingga Nusantara

Zaky Zimmatillah Zulfikar

Asy'ariyyah: Teologi Jalan Tengah yang Relevan untuk Muslim Kontemporer
Teologi

Asy'ariyyah: Teologi Jalan Tengah yang Relevan untuk Muslim Kontemporer

Dalam bentangan sejarah pemikiran Islam, mazhab teologi Asy'ariyyah muncul sebagai jawaban atas pergolakan intelektual dan sosial yang melanda dunia Islam pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Bermula dari krisis yang dialami oleh Muktazilah—yang sempat mendominasi wacana keagamaan dengan dukungan kekuasaan tetapi kemudian mengalami kemunduran karena faktor internal dan eksternal—Asy'ariyyah hadir sebagai jalan tengah yang mengedepankan keseimbangan antara akal dan wahyu.

Muchamad Subulul Hikam

Favorit Pembaca

Rubrik Terpopuler

Al-Mawardi dan Pentingnya Moralitas dalam Politik: Mencari yang Hilang dalam Demokrasi Indonesia
Popular
Sejarah Islam

Al-Mawardi dan Pentingnya Moralitas dalam Politik: Mencari yang Hilang dalam Demokrasi Indonesia

Moralitas politik adalah etika dasar bahwa kekuasaan adalah amanah untuk menciptakan kemaslahatan umum, bukan alat kepentingan pribadi. Politik sebagai amanah (Al-Mawardi) berarti pemimpin harus adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kekuasaan tanpa moralitas melahirkan korupsi, manipulasi, dan hilangnya kepercayaan publik. Demokrasi prosedural hanya mengandalkan pemilu dan kebebasan formal, sementara demokrasi substantif menuntut keadilan dan etika, dan inilah yang hilang dari demokrasi Indonesia. Legitimasi moral kekuasaan tidak cukup dari kemenangan elektoral, tetapi dari keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Pengawasan kekuasaan adalah hak masyarakat untuk mengkritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.

Enok Ghosiyah2,149 views
DINAMIKA RELASI AGAMA DAN NEGARA: Menakar Pemikiran Politik Muhammad Imarah
Popular
Opini

DINAMIKA RELASI AGAMA DAN NEGARA: Menakar Pemikiran Politik Muhammad Imarah

Pemikiran Muhammad Imarah tentang relasi agama dan negara menawarkan jalan tengah yang ambisius — menolak teokrasi yang mengekang nalar sekaligus menolak sekularisme yang mengusir spiritualitas dari ruang publik — namun proyek intelektualnya belum sepenuhnya tuntas, karena tegangan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat, antara syariat sebagai hukum dan syariat sebagai etika, masih menyisakan banyak pertanyaan yang menggantung; di tengah dunia Muslim yang terus bergulat dengan identitas, demokrasi, dan modernitas, gagasannya tetap relevan sebagai pengingat bahwa Islam dan negara tidak harus berhadap-hadapan, tetapi juga tidak boleh dicampuradukkan tanpa batas.

Ghufron Maksum1,451 views
Maghribi Pasca-Arab Spring: Demokrasi, Monarki, dan Perebutan Stabilitas Politik di Maroko
Popular
Sejarah Islam

Maghribi Pasca-Arab Spring: Demokrasi, Monarki, dan Perebutan Stabilitas Politik di Maroko

Pasca-Arab Spring, Maroko muncul sebagai salah satu negara Arab yang berhasil mempertahankan stabilitas politik tanpa mengalami revolusi besar atau perang saudara. Namun stabilitas tersebut tidak berarti bahwa negara ini telah mencapai demokrasi substantif. Sebaliknya, Maroko memperlihatkan bagaimana monarki mampu bertahan melalui kombinasi reformasi terbatas, legitimasi religius, kooptasi politik, dan kontrol negara terhadap oposisi. Arab Spring memang mendorong perubahan politik di Maroko, terutama melalui reformasi konstitusi 2011 dan perluasan ruang partisipasi politik. Akan tetapi, perubahan tersebut berlangsung dalam batas-batas yang ditentukan oleh kerajaan. Raja tetap menjadi pusat kekuasaan politik, agama, dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, demokrasi di Maroko lebih tepat dipahami sebagai demokrasi terbatas atau rezim hibrida. Pemilu dan institusi demokrasi memang berjalan, tetapi distribusi kekuasaan tetap tidak seimbang. Monarki berhasil mengelola tuntutan reformasi tanpa kehilangan dominasi politiknya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik di Maroko dibangun melalui strategi adaptasi monarki, bukan transformasi demokrasi penuh. Narasi stabilitas menjadi alat legitimasi penting, terutama ketika kawasan Timur Tengah mengalami konflik dan fragmentasi pasca-Arab Spring. Dengan demikian, kasus Maroko memperlihatkan bahwa dinamika politik dunia Arab tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pertarungan antara demokrasi dan otoritarianisme. Di balik stabilitas yang tampak kokoh, terdapat proses negosiasi kekuasaan yang kompleks antara negara, masyarakat, Islam politik, dan kepentingan internasional.

Wardatul Jannah1,297 views
Muhammad Imarah dan Krisis Moral Elite Indonesia
Popular
Opini

Muhammad Imarah dan Krisis Moral Elite Indonesia

Krisis moral elite Indonesia semakin tampak di tengah maraknya korupsi, politik pragmatis, dan pudarnya keteladanan publik. Jabatan yang semestinya menjadi amanah kerap berubah menjadi instrumen kepentingan dan perebutan kekuasaan. Dalam situasi ini, pemikiran Muhammad Imarah menjadi relevan untuk dibaca kembali. Imarah menegaskan bahwa negara tidak cukup dibangun di atas sistem politik dan hukum semata, tetapi juga membutuhkan fondasi moral dan etika publik. Ia menawarkan jalan tengah antara sekularisme yang meminggirkan agama dan ekstremisme yang menjadikan agama sebagai alat dominasi politik. Di tengah krisis kepemimpinan, polarisasi sosial, dan melemahnya integritas elite, gagasan Muhammad Imarah mengingatkan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan demokrasi, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan keadilan, amanah, dan moralitas dalam ruang publik.

Ahmad Berizi1,165 views
PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI, IBN KHALDUN, DAN IBN TAIMIYAH
Popular
Pemikiran Ulama

PEMIKIRAN POLITIK AL MAWARDI, IBN KHALDUN, DAN IBN TAIMIYAH

Pemikiran politik Al Mawardi, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang politik dalam konteks Islam. Masing-masing tokoh memiliki pendekatan yang unik, namun saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara kekuasaan, masyarakat, dan prinsip-prinsip syariah. Al Mawardi menekankan pentingnya legitimasi dan tanggung jawab pemimpin, sementara Ibn Khaldun memberikan wawasan tentang solidaritas sosial dan ekonomi. Di sisi lain, Ibn Taimiyah menekankan penerapan syariah dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Relevansi pemikiran ketiga tokoh ini dalam konteks politik kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang mereka ajukan masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan politik yang kompleks saat ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pemikiran politik mereka dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia.

Moh. Miftakhul Huda741 views

Bergabunglah dengan Para Kader PKUMI

Tulisan yang bermanfaat adalah sedekah yang tak terputus. Jadilah bagian dari 50+ kontributor yang menyebarkan ilmu dan hikmah melalui platform ini.

+50

Kontributor aktif bergabung bersama kami